Hoaks Ancam Pemilu 2019, Jadilah Pemilih Cerdas!

Hingga saat ini, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) telah menemukan ribuan akun hoaks, ujaran kebencian, dan akun-akun radikal.

"Terkait penegakan hukum, kami tidak memasang kaca mata kuda dalam menangani para pelaku tersebut namun menggunakan pendekatan restoratif justice," jelas dia.

Pengamat Etika Komunikasi menyoroti ihwal erkembangan teknologi yang memiliki dua wajah. Selain mampu menciptakan perubahan ekonomi, sosial, politik dan ketahanan bangsa, di sisi lain mampu memecah belah bangsa akibat derasnya arus komunikasi yang berisi hoaks.

"Penyebaran hoaks melalui media sosial menggiring opini publik sehingga mempolarisasi masyarakat dengan informasi palsu yang bersifat tendensius dengan sentimen terhadap SARA," kata dia.

Apabila hal ini dibiarkan, maka Indonesia semakin dekat dengan era post-truth dimana fakta-fakta objektif sudah tidak mampu memengaruhi opini masyarakat dan dianggap tidak relevan.

"Masyarakat akhirnya bersandar pada keyakinan pribadi dan emosi. Yang artinya masyarakat memilih untuk menolak atau menerima kebenaran bukan berdasarkan fakta obkektif tadi akan tetapi berdasarkan keyakinan dan seleranya saja," kata dia.

Hadirnya media sosial mempercepat reaksi tersebut. Menjelang pesta demokrasi, penyebaran hoaks semakin marak, hal ini harus diwaspadai oleh segenap anak bangsa karena gesekan politik yang demikian kuatnya diamplifikasi oleh hoaks itu tadi. Sayangnya elite-elite pun tidak mampu mencontohkan hal yang baik ketika bermedia sosial.

KH. Masdar Farid Mas'udi menyebut pelaku hoax dan ujaran kebencian telah mencabik-cabik keutuhan bangsa ini, dengan cara menciptakan konten-konten hoax dan memuat ujaran kebencian. "Para elit politik seharusnya mengedepankan persatuan dan kesatuan demi kekayaan keberagaman yang ada di Indonesia," pungkasnya. (jpc/jpnn)