Hoaks Sungguh Tidak Mencerminkan Nilai-nilai Pancasila

jpnn.com, JAKARTA - Maraknya hoaks dan politik identitas dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), nilai-nilai Pancasila tidak boleh lintur.

Hal itu diungkap Ketua Penyelenggara Pendidikan Politik Partai Golkar 2019, Yahya Zaini, Menurutnya, Pancasila yang menjadi ruh pembangunan dapat dipotret dari bentuk kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah.

“Melalui pendidkan politik yang bertemakan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan ini, diharapkan pembangunan dapat selaras dengan cita-cita Pancasila,” kata Yahya Zaini di Jakarta.

Yahya mengatakan, pendidikan politik ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan dan pemahaman kepada masyarakat yang diundang akan nilai penting Pancasila dalam era 4.0 sekarang ini. “Jangan sampai nilai-nilai Pancasila yang menjadi akar dan tujuan utama pembangunan luntur dan hilang,” ucapnya.

“Penekanan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat penting mengingat rongrongan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara terus terjadi. Maraknya hoax dan politik identitas sungguh tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila,” sambung Yahya.

Oleh karena itu, kata Yahya, sebagai partai tengah yang selalu menjadi benteng Pancasila, Golkar terus berupaya mendorong agar nilai-nilai Pancasila aktual, dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dalam berbagai kehidupan masyarakat.

“Jangan sampai kita kehilangan pegangan dalam mengambil kebijakan. Misalnya soal investasi, Indonesia tentu sangat butuh. Tetapi Partai Golkar ingin agar investasi yang hadir di Indonesia benar-benar menyentuh sektor riil, dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran,” tandasnya.

Melalui kegiatan pendidikan politik ini, Partai Golkar juga mendorong peningkatan peran partai politik dalam upaya pemantapan ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Selain itu, juga mendorong kebijakan pro investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta pemantapan demokrasi melalui pengelolaan keuangan partai politik yang transparan.