Hoaks Tak Pandang Kalangan, Ketum SMSI Dorong Penguatan UU ITE dan UU Pers

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Auri Jaya mendorong pemerintah dan DPR untuk memperkuat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU Pers. Menurutnya, penguatan kedua UU itu sangat penting untuk menghadapi ancaman hoaks yang pembuatnya tak mengenal usia dan kalangan.

Auri menilai dua undang-undang tersebut kurang mendetail dalam menjabarkan mana saja yang boleh dan tidak. Sebagai contoh adalah hak imunitas bagi anggota DPR yang diatur UU MD3.

Wartawan senior yang pernah meliput reunifikasi Jerman itu menegaskan, seharusnya anggota DPR yang menebar hoaks juga bisa dijerat hukum sebagaimana masyarakat sipil lainnya. Dengan demikian para legislator tidak seenaknya menyebar hoaks di media sosial.

"Dalam beberapa hal ini yang menjadi pertanyaan saya, cuitan politikus DPR banyak tidak betul, tapi enaknya mereka salah lalu hapus. Sementara cuitan itu dikutip media sosial dan mainstream," kata Auri dalam diskusi bertema Peran Literasi Media Menolak Upaya Delegitimasi Pemilu 2019 yang diselenggarakan Kaukus Muda Indonesia (KMI) di kawasan Jakarta Pusat, Senin (20/5).

Baca juga:

Ada Pilot Pakai Facebook untuk Sebar Ajakan Merusuh di Aksi 22 Mei

Auri menambahkan, proses hukum kasus hoaks yang menyeret masyarakat sipil berjalan cepat. Di sisi lain penegakan hukum terhadap anggota DPR terbentur ketentuan di UU MD3.

"Yang jadi pertanyaan apakah anggota DPR bekerja sebagai anggota DPR atau pribadi. Kemudian perlu dijelaskan anggota DPR itu kapan bekerja sebagai politikus di DPR dan kapan pribadi," kata Auri.