Holding BUMN, Pemerintah Kembali Diingatkan Agar Hati-hati

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan pembentukan holding BUMN.
Pasalnya, langkah tersebut dinilai terlalu berani dan berisiko besar.
Anggota Komisi VI DPR Martri Agoeng mengatakan, proses penggabungan perusahaan (holding) itu bukanlah hal yang mudah. Bahkan membutuhkan waktu yang tidak cepat.
Menurutnya, permasalahan utama dari pembentukan holding ini bukan pada pra transaksi atau saat transaksi tapi pascatransaksi. Konsep struktur holding yang akan dibentuk, model bisnis dan skema value creation yang akan disusun jauh lebih penting dari mekanisme transaksi.
“Penggabungan Permina dan Pertamin menjadi Pertamina membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun karena budaya yang jauh berbeda,” kata martri di Jakarta, Kamis (28/12).
Pertimbangan lainnya bagi Martri adalah kondisi sulit yang dialami holding terdahulu. Seperti, holding Perkebunan yang setelah terbentuk sejak 2014 hingga sekarang masih berjuang untuk keluar dari kondisi kerugian.
Holding Semen dan Pupuk misalnya, masih melakukan realignment struktur holding dan menghadapi kondisi market sharenya yang tergerus.
“Membangun holding tidaklah mudah. Dan ini akan dibangun lima sekaligus,” ujar dia.
Permasalahan utama dari pembentukan holding ini bukan pada pra transaksi atau saat transaksi tapi pascatransaksi.
- Selamat Lebaran 2025, Pertamina Tetap Beroperasional 24 Jam
- Kado Lebaran dari Pertamina: Harga BBM Non-Subsidi Turun Mulai Hari Ini 29 Maret 2025
- Kado Idulfitri Pertamina Turunkan Harga BBM Jenis Ini
- Pertamina Siapkan Ratusan SPBU Siaga 24 Jam, Motoris Sigap Layani Pemudik
- Mudik Nyaman Bersama Pertamina: Layanan 24 Jam, Motoris dan Fasilitas Lengkap
- Satgas Ramadan dan Idulfitri Pertamina Bikin Mudik jadi Makin Nyaman