Holding Kemaritiman Ditarget Rampung 2017

Kedua, lanjutnya, karena perusahaan BUMN akan diwajibkan memiliki saham dwi warna.

Tujuannya, setiap keputusan yang akan dilakukan oleh holding BUMN harus meminta persetujuan dengan Kementerian BUMN.

"Kita mengharuskan bahwa perusahaan BUMN yang dimiliki pemerintah kemudian digabung ke holding, itu diharuskan adanya saham dwi warna, satu saham seri A, itu tujuannya bahwa keputusan manajemen apa pun itu tetap harus melalui Kementerian BUMN. Sehingga statusnya itu setara BUMN," jelasnya.

Menurutnya, saat ini yang dikhawatirkan DPR bukanlah perihal persetujuan tersebut, melainkan jika nantinya perusahaan pelat merah yang di holding lepas dari naungan Kementerian BUMN.

Namun, pihaknya menjamin hal itu tidak terjadi, karena Kementerian BUMN sudah mewajibkan holding memiliki saham dwi warna.

"Nah, yang dikhawatirkan oleh DPR bahwa ini nanti tidak bersatu sebagai bumn. Nah kita membuatnya dengan adanya saham seri A kita membuatnya setara. Jadi umpamanya dianggapnya 118 perusahaan BUMN ya tetap 118 biarpun secara struktur ada kepalanya,” pungkasnya. (ers)