Holding Perusahaan Semen BUMN Macet

JAKARTA - Dua anggota Komisi VI DPR masing-masing Emil Abeng (dari Fraksi Golkar) dan Refrizal (dari Fraksi PKS) mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merealisasikan janji pemerintah yang akan membentuk holding perusahaan semen milik negara. Komitmen tersebut, kata mereka sudah dijanjikan oleh pemerintah semenjak tujuh tahun yang lalu disaat Sugiarto menjadi Menteri BUMN.

"Pembentukan holding perusahaan semen milik negara bisa jadi merupakan salah satu cara untuk mendongrak lemahnya posisi perusahaan semen milik negara dalam menghadapi persaingan pasar yang hingga kini 63 persen dikuasai perusahaan semen milik swasta. Jadi tidak usah cerita atau minta persetujuan initial public offering (IPO) dulu ke DPR. Holding yang jauh lebih strategis," kata Refrizal, dalam rapat dengar pendapat (RDP) seluruh direksi perusahaan Semen milik BUMN, Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur, Irnanda Laksanawan, dengan Komisi VI DPR, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (3/10).

Kalau masalah holding tersebut tidak juga mengalami kemajuan lanjutnya, maka solusi terbaik bagi upaya meminimalisir potensi konflik dan mendorong daya saing perusahaan semen BUMN adalah mengembalikan posisi PT Semen Padang (PTSP) dan PT Semen Tonasa (PTST) ke posisinya semula yakni berdiri masing-masing malalui jalur spin off.

"Dengan keterikatan PTSP dan PTST terhadap PT Semen Gresik saat ini dan ditambah dengan karakter birokrasi yang ada di BUMN yang sangat lamban dalam menyikapi pasar maka spin off menjadi pilihan yang rasional," tegas anggota DPR dapil Sumbar II itu.