Hongkong Izinkan Ada TPS di Taman Kota

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Hongkong mengizinkan panitia pemilihan luar negeri (PPLN) untuk pemilu Indonesia 2014, membangun sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di taman kota.
Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, izin diberikan karena mengingat banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermukim di kota tersebut, terutama yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Pemerintah setempat mengizinkan TPS bisa dibuat di luar tempat perwakilan Indonesia. Jadi di wilayah mereka, di taman Victoria itu nanti dibangun TPS," ujar Hadar di Jakarta, Rabu (11/12).
Dengan adanya izin dari pemerintah setempat, maka solusi mengatasi persoalan tidak sebandingnya jumlah pemilih dengan TPS yang ada, terjawab sudah.
Pasalnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, masing-masing TPS maksimal hanya melayani 500 pemilih. Sementara jumlah pemilih yang ada di Hongkong mencapai ribuan jiwa.
"Jadi kalau di tempat kantor perwakilan kan halamannya tidak terlalu besar, tidak muat untuk dibangun TPS. Karena itu kita meminta izin agar memudahkan masyarakat kita bisa berpatisipasi," katanya.
Menurut Hadar, saat ini memang baru pemerintah Hongkong yang memberikan izin. Namun begitu, KPU tetap berupaya agar negara-negara lain, terutama di negara-negara yang jumlah penduduk Indonesia cukup banyak, dapat memberikan izin yang sama.
"Kalau kondisi seperti di Skandinavia yang sedikit WNI-nya, terus lokasinya juga jauh-jauh, kita berharap mereka dapat melakukan pemilihan melalui pos," ujarnya.
JAKARTA - Pemerintah Hongkong mengizinkan panitia pemilihan luar negeri (PPLN) untuk pemilu Indonesia 2014, membangun sejumlah tempat pemungutan
- Megawati Keluarkan Surat Tugas Baru, Basarah dan Ronny Talapessy Jadi Jubir
- Tanggapi Aksi #IndonesiaGelap, PSI: Menurut Data, Indonesia Sangat Cerah
- Instruksi Megawati Belum Berubah: Kader PDIP Dilarang Ikut Retret!
- Kritik Pelaksanaan Retret, Akademisi: Kepala Daerah Jadi Perpanjangan Tangan Presiden
- Pramono Anung Akhirnya Hadiri Retret di Magelang, Sudah Diizinkan Megawati?
- Surat Terbaru Megawati Ditujukan kepada 2 Petinggi PDIP