Honor Birokrat Dianggap Terlalu Boros

Karenanya Jasin mengkhawatirkan hal itu akan menjadi lahan bagi birokrat untuk mengambil uang negara. "Misalnya kalau ada proyek, itu nanti ada honor tersendiri. Kalau setiap ada proyek lalu dapat honor, boros sekali kalau begitu caranya,” tandas Jasin.

Lebih lanjut Jasin meminta pemerintah terutama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, untuk mengatur tata cara pemberian honor untuk birokrat. Jasin menilai Gamawan cukup berhasil dalam menertibkan honor dan beragam jenis pengeluaran saat menjadi Bupati Solok di Sumatera Barat. “Karena sekarang (Gamawan) sudah menjadi menteri, kenapa itu tidak diberlakukan saja,”ujar Jasin.

Jasin menambahkan, honor lebih baik diberikan karena prestasi kerja. Hal itu dinilai Jasin lebih fair. "Jadi ukurannya adalah prestasi kerja. Tetapi kalau di birokrasi saat ini kan yang goblok dan yang pinter sama-sama dapat honor. Itu tak fair,”tukasnya.

Menanggapi permintaan KPK itu, juru bicara Kementrian Dalam Negeri, Saut Situmorang, menyatakan bahwa sampai saat ini pihaknya terus berupaya melakukan rasionalisasi honor-honor birokrat. "Arahnya, nanti untuk pemberlakuan single salary system (sistem penggajian tunggal)," ujar Saut.