JPNN.com 
Honor Pengawas UN Macet
jpnn.com - BANDARLAMPUNG - Tak hanya profil Calon Presiden PDI Pejuangan Joko Widodo yang menjadi masalah pada soal Ujian Nasional (UN) SMA kali ini, tapi juga seputar pembayaran honorer pengawas UN.
Terungkap pengawas untuk dua kabupaten belum menerima honor yang ditetapkan Rp50 ribu per orang/hari. Yakni Kabupaten Pesawaran dan Pesisir Barat. Hal ini disebabkan keterlambatan mereka memberikan data rekening kepada Disdik Provinsi Lampung.
’’Sampai Senin (14/4, Red) belum semua kabupaten/kota memberikan nomor rekening. Padahal, Sabtu dan Minggu (12-13/4) kami sudah sampaikan MoU (memorandum of understanding)-nya melalui email dan kami minta nomor rekening,’’ tutur Maida seperti yang dilansir Radar Lampung (JPNN Group), Jumat (18/4).
Maida memaparkan, selain keterlambatan menyerahkan rekening, dari pusat memang telat menyetor dana yang dianggarkan Rp4,4 miliar untuk pengawas UN SMA dan SMP. Itu pun yang ditransfer baru untuk SMA, sementara SMP belum. ’’Namun yang jelas pasti dibayarkan karena anggarannya ada. Yang belum menerima harap bersabar,’’ pinta Maida. (fit/ade/awa/jpnn)
BANDARLAMPUNG - Tak hanya profil Calon Presiden PDI Pejuangan Joko Widodo yang menjadi masalah pada soal Ujian Nasional (UN) SMA kali ini, tapi juga
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Panen Kritik, UI Beberkan Alasan Disertasi Bahlil Tidak Dibatalkan
- Global Infotech Solution Beri Beasiswa Kepada Para Siswa SMK IT di Jabodetabek
- President University dan INTI International University Malaysia Berkolaborasi di Bidang Teknik Sipil
- Sinergi Bakti Mulya 400 International School & Eka Hospital Cibubur dalam Semarak Ramadan
- Ini Solusi Wali Kota Agustina untuk Anak Kurang Mampu yang Tak Diterima di Sekolah Negeri
- Optimalkan Pembelajaran Selama Ramadan, Educa Group Hadirkan Kisah Teladan Nabi
