Honorer Ancam Kepung Istana

Martin mengatakan, desakan ini perlu dilakukan lantaran banyak tenaga honorer yang telah berbakti kepada negara selama puluhan tahun. Untuk itulah, para honorer dinilai berhak mendapat penghargaan yakni diangkat menjadi PNS.

“Mereka bertahan puluhan tahun karena bermimpi ingin menjadi PNS. Karena itu mimpi mereka jangan sampai dihalangi, angkat mereka menjadi PNS,” terangnya.

Selain itu, ia pun akan mendesak pemerintah mengadakan program sertifikasi bagi guru-guru honorer di sekolah negeri. Sebab menurutnya, guru honorer juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan guru PNS.

“Para guru honorer punya keahlian yang sama dengan guru PNS. Karena itu kenapa tidak guru honorer juga mendapatkan sertifikasi,” terangnya.

Martin menduga kekacauan pada proses perekrutan honorer K-2 ada kaitannya dengan perkembangan politik akhir-akhir ini. Katanya, aspirasi para honorer di Indonesia telah menjadi alat kepentingan segelintir tokoh partai politik untuk kepentingan Pemilu 2014.

“Seolah-olah nasib kami dipermainkan oleh elite-elite politik di pemerintah pusat. Lantaran tensi politik di pemerintah pusat sedang tinggi, jadinya nasib para honorer menjadi tidak jelas. Karena itu kami menolak menjadi alat elite politik, kami ini manusia yang telah berbakti pada negara selama puluhan tahun,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Cilegon, Mahmudin, meminta agar para honorer untuk bersabar. Ia pun berharap para honorer tetap menunggu kabar dari Kemen PAN-RB.

“Saya imbau agar para honorer tidak tersulut emosi. Saya yakin dalam waktu dekat pengumuman akan segera muncul dari Kemen PAN-RB,” katanya.