Honorer Calon PPPK Turun ke Jalan, Kalau soal Jodoh Bisa Ditunda

Saparuddin menilai ada keanehan di dalam kebijakan penundaan pengangkatan ini, karena hasil seleksi PPPK 2024 tahap pertama sudah selesai.

"Tahap satu itu sudah lama dinyatakan lulus sejak Desember 2024, lalu pada Januari 2025, teman-teman sudah melengkapi persyaratan, seperti daftar hiwayat hidup dan lainnya. Mestinya pengusulan NIP Februari dan pengangkatan Maret 2025, tapi malah ditunda tahun depan," ungkapnya.

Pihaknya mendesak Pemkot dan DPRD Makassar untuk segera menindaklanjuti tuntutan PPPK dan menerbitkan NIP serta menerbitkan SK pengangkatan sesuai peraturan BKN nomor 1 tahun 2019.

"Kami juga menuntut agar Komisi II DPR RI memanggil ulang BKN dan MenPANRB untuk membatalkan kebijakan yang tidak berpihak kepada kami. Segera membatalkan surat keputusan Menpan-RB dan BKN terkait pengangkatan di tahun 2026," cetusnya.

Aksi tersebut mendapat respons anggota DPRD Makassar yang menerima aspirasinya dan akan meneruskan ke DPR RI pusat untuk tindak lanjutnya ke BKN dan MenPANRB di Jakarta.

Sementara itu, salah seorang PPPK yang ikut aksi, Nenden Nuryawanti menuturkan tidak ada alasan masuk akal yang disampaikan pemerintah untuk menunda pengangkatan SK PPPK sampai tahun depan.

"Saya sudah 28 tahun mengabdi, kemudian ditunda lagi satu tahun. Belum tentu umur sampai ke sana. Kami sangat kecewa dengan kebijakan itu. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung kami, menjadi pengayom kami, ternyata begini hasilnya," tutur tenaga honorer Tata Usaha di salah satu sekolah.

"Harapan kami pemerintah pusat, khususnya Menpan RB dan Kepala BKN merevisi kembali surat edarannya yang sudah dikeluarkan. Kami berharap Presiden Prabowo bisa melihat kami sebagai manusia, dan sebagai calon pegawai yang memang harus di angkat tahun ini," tuturnya.