Honorer dan DPRD Belum Gajian

jpnn.com - jpnn.com - Proses evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melawi, Kalimantan Barat, tahun 2017, yang dilakukan Kemendagri dan Kemenkeu, hingga kemarin belum kelar.

Diduga, hal tersebut merupakan penyebab gaji bulan Januari hingga kini belum diterima oleh para wakil rakyat dan ribuan tenaga honorer.

Anggota DPRD Melawi, Pencon, tidak mengetahui apa penyebab keterlambatan pencairan APBD itu.

Dia menduga keterlambatan itu disebabkan evaluasi terhadap APBD Melawi tahun 2017 yang belum turun dari Mendagri.

“Sampai sekarang mungkin evaluasinya masih belum selesai. Jadinya, gaji kami, gaji honorer, dan Kespeg, dan yang lainnya, juga kena imbasnya,” ungkap Pencon, seperti diberitakan Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group).

Ia belum mengetahui kapan gaji tersebut akan dicairkan. “Semoga saja. Karena kami, ribuan PNS, dan honorer daerah juga memiliki kebutuhan mengharapkan pencairan APBD,” tutur pria yang akrab disapa Encak itu.

Selain itu, Encak mengatakan, APBD Melawi tahun 2017 belum bisa dicairkan juga berdampak pada perekonomian daerah.

“Kita berharap pencairan APBD Melawi ini tidak terulang seperti kejadian tahun 2016, dimana APBD cair setelah beberapa bulan anggaran berjalan. Itu sangat berdampak kepada kebutuhan masyarakat Melawi. APBD kan hajat masyarakat Melawi,” pungkasnya. (ded/igb)