Honorer dan PTT di Jambi Tak Dapat THR

“Harusnya pemerintah sudah memperhitungkan konsekuensi sebelum merekrut mereka itu. Penuhi apa yang menjadi hak dari pegawai honor itu,” sambungnya.

Lalu, bagaimana pendapatnya terkait dengan kebijakan dari Walikota yang meniadakan THR bagi pegawai honorer dan PTT tersebut? Ia menilai kebijakan itu keliru.

“Untuk yang bersifat lokal seperti itu harusnya walikota mengambil kebijakan. Jika itu memang tak melanggar. Namun jika melanggar ketentuan atau aturan undang-undang, ya harus dijelaskan kepada mereka (Pegawai PTT dan honorer, red) dimana aturannya yang menyalahi,” tegasnya.

Jangan sampai, sambungnya, terjadi kecemburuan sosial di kalangan pegawai di lingkungan Pemkot Jambi, antara pegawai negeri sipil dengan pegawai honorer dan pegawai PTT. “Harusnya ada solusi bagi mereka. Bagaimana supaya bisa mendapatkan THR itu. paling tidak, 50 persen dari THR yang diterima oleh pegawai negeri,” tandasnya. (wsn)