Honorer Database BKN jadi PPPK Penuh Waktu Bertahap Hingga 2026

"Kami ingatkan jangan sampai ada tenaga honorer yang melakukan pelanggaran disiplin, karena menjadi pertimbangan jadi tidaknya diangkat sebagai PPPK," ujarnya.

Koordinator Penjaga Sekolah Kabupaten Kudus Budi Susanto mengakui masih menunggu kepastian untuk dilantik menjadi PPPK paruh waktu.

Awalnya, kata dia, pihaknya ingin ada kepastian untuk dilantik menjadi PPPK penuh waktu. Namun, ternyata mekanismenya cukup panjang dan menunggu aturan lebih lanjut dari pusat.

Dia mengatakan bersama teman-temannya berjuang untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan dengan harapan bisa diangkat menjadi PPPK, mengingat 281 penjaga sekolah yang masuk data base BKN gajinya antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.

"Harapannya, ketika dilantik menjadi PPPK gajinya naik dua kali lipat atau minimal sesuai upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp2,68 juta. Karena belum ada kepastian kapan diangkat jadi PPPK, kami juga berharap ada penyamarataan gaji penjaga sekolah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Harjuna Widada mengakui gaji penjaga sekolah memang disesuaikan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masing-masing sekolah.

"Jika jumlah siswanya sedikit, maka BOS yang diterima juga kecil. Memang untuk sekolah dengan jumlah siswa banyak bisa memberikan gaji lebih besar lagi," ujarnya. (antara/jpnn)