Honorer Database BKN Menolak jadi PPPK Paruh Waktu, Waduh
"Jadi otomatis cuma satu orang yang lulus PPPK dengan nilai tertinggi, sedangkan lima orang lainnya tidak lulus. Katanya akan diangkat jadi PPPK paruh waktu, kami menolak, melainkan PPPK penuh waktu," ujar Ahmad.
Ahmad melanjutkan persoalan serupa dialami ratusan staf TU SMA/SMK sederajat se-Kepri, yang jumlahnya sekitar 462 orang.
Banyak dari mereka yang sudah bekerja belasan sampai puluhan tahun, tetapi justru belum dapat kesempatan diangkat jadi PPPK.
Dia menyayangkan kebijakan Dinas Pendidikan Kepri yang tidak mengakomodir seluruh formasi PTK non-ASN untuk diusulkan menjadi PPPK.
Adapun di OPD lainnya, kata Ahmad, rata-rata mengusulkan formasi PPPK sesuai jumlah tenaga honorer mereka, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
"Kami sangat berharap kepada Pak Gubernur agar (kami) diangkat menjadi PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu," ucapnya.
Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku telah mengusulkan formasi untuk ratusan PTK non-ASN yang belum terakomodir pada seleksi PPPK tahap 1 tersebut.
Usulan itu disampaikan langsung kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta Kepala BKN, dengan harapan dapat disetujui sepenuhnya.
Secara tegas, para honorer database BKN yang tidak mendapatkan formasi menolak diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masuh Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?
- Sambil Menunggu Hasil Seleksi CPNS & PPPK, Daerah Ini Mempertahankan 186 Honorer Satpol PP
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Jangan Diundur Ketiga Kalinya, Honorer Senior Keburu Pensiun
- Ada Guru Honorer Tidak Tahu Dibuka Rekrutmen PPPK 2024, Salah Siapa?
- Seluruh Honorer Database BKN Akan Dicarikan Formasi PPPK 2024
- MenPANRB Rini Dorong Kepala Daerah Memastikan Honorer Daftar PPPK Tahap 2