Honorer Desak Batalkan Rencana Tes CPNS Jalur Umum
jpnn.com - CILEGON - Para honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana penerimaan CPNS 2014 dari jalur umum, yang akan digelar Juli mendatang.
Mereda mendesak pemerintah untuk mengangkat terlebih dahulu para honorer K2 yang berusia kritis, yang dinyatakan tidak lulus dalam pengumuman.
Ketua Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kota Cilegon Martin Al-Kosim mengatakan, tuntutan itu akan disampaikan saat honorer K2 menggelar aksi unjuk rasa di KemenPAN-RB pada 25 Februari mendatang.
"Kami akan menyampaikan beberapa tuntutan yakni pemerintah pusat harus mengangkat para honorer secara bersyarat. Sebelum honorer semuanya diangkat menjadi PNS pemerintah dilarang membuka penerimaan CPNS umum. Pemerintah harus memperioritaskan honorer usia kritis diangkat menjadi PNS," ujarnya, kemarin.
Mereka juga akan mendesak pemerintah agar merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah.
"Honorer dari Cilegon akan berangkat pada Senin malam pekan depan. Sementara dari daerah lainnya seperti dari Papua sudah berangkat sejak sepekan lalu menggunakan kapal," terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Cilegon Mahmudin menyatakan, pihaknya tidak mendukung tapi juga tidak bisa melarang para honorer dari Kota Cilegon, untuk ikut aksi unjuk rasa ke pemerintah pusat. Aksi unjuk rasa tersebut merupakan hak para honorer sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.
"Bagaimana kami bisa melarang, itu kan hak mereka. Kami tidak bisa mencegah mereka," tegasnya.
CILEGON - Para honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana penerimaan CPNS 2014 dari jalur umum, yang
- Polda Metro Jaya Pastikan Kasus Firli Bahuri Terus Berlanjut
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Non-Database BKN Harus Cermat, Ada Usulan Baru soal PPPK 2024, Bisa Bikin Senang
- Mahasiswa Demo di Kejagung, Desak Presiden Prabowo Tindak Jaksa Nakal
- Komnas HAM: Satgas TPPO Tak Lakukan Pencegahan di NTT
- Pertalindo dan Pemkot Semarang Sosialisasikan Amdalnet
- RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Jangka Menengah, Bukti Serius Prabowo Lawan Korupsi