Honorer di Surabaya Digaji Rp4,7 Juta, Mana mau Diangkat PPPK
jpnn.com, SURABAYA - Kebijakan pemerintah untuk mengarahkan seluruh honorer K2 maupun nonkategori terutama usia 35 tahun ke atas menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) masih menimbulkan pro kontra.
Sebagian menerima, tidak sedikit pula yang menolak.
Pengalaman yang dialami 51.293 honorer K2 dan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP) yang mengikuti seleksi PPPK tahap pertama pada Februari 2019 menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai non PNS ini.
Mereka takut, nasibnya akan sama dengan kawan-kawannya yang di tahap pertama.
"Pengangkatan PPPK tahap pertama bikin sebagian honorer K2 kapok. Takutnya kayak yang pertama makanya ini semua lagi bingung mau ikut PPPK atau tetap menuntut PNS," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono kepada JPNN.com, Sabtu (6/2).
Khusus Surabaya, lanjutnya, honorer sudah hidup aman, nyaman, dan sejahtera. Tanpa diangkat PNS ataupun PPPK sudah sejahtera.
Dia mencontohkan, gaji tukang sapu jalan, penjaga sekolah terhitung Januari 2021 naik dari Rp4,2 juta menjadi Rp4,6 juta.
Sedangkan guru dan tata usaha dari Rp 4,3 juta menjadi Rp 4,7 juta per bulan.
Korwil PHK2I Jatim menyebutkan honorer di Surabaya sudah sejahtera tanpa diangkat menjadi PPPK.
- Sudah Mengabdi Puluhan Tahun Tak Bisa Ikut PPPK 2024, Malah jadi Outsourcing
- Seusai Bertemu Sekda Bahas Nasib Guru Supriyani, Dirjen Nunuk; Ada Kabar Gembira
- Banyak Guru Honorer di Jabar Belum Diangkat PPPK, FKGH Tuntut Keseriusan Pemerintah
- Sesama R3, Nilai Rendah Malah Lulus PPPK 2024 Tahap 1, Ada Permainan? BKN Bereaksi
- Pak Deni: PPPK Punya Hak & Kewajiban Sama dengan PNS, Kecuali
- Masih Ada Formasi PPPK 2024 Tahap 2 Tanpa Pelamar