Honorer Diangkat Semua, Negara Bangkrut

JAKARTA -- Proporsi penggunaan dana alokasi umum (DAU) di daerah yang tidak berimbang, di mana 80 persennya tersita untuk membayar gaji pegawai, membuat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengambil tindakan tegas. Pemda diminta mengurangi jumlah tenaga honorer.

"Beban anggaran kita paling banyak untuk membiayai aparatur. Itu sebabnya, pemda harus mengurangi jumlah tenaga honorer. Kalau tidak, bagaimana daerah bisa membangun," kata Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey ditemui usai rapat paripurna DPR di Senayan, Kamis (17/6).

Ditambahkannya, Banggar bersama pemerintah akan merumuskan penghitungan dan formula DAU agar kinerja keuangan pemda semakin baik, terutama dalam mendorong peningkatan PAD. Sebab, selama ini daerah menganggap DAU merupakan hadiah yang diplotkan untuk membayar gaji pegawai.

"Itu honorer yang ada tidak boleh semua diangkat PNS. Jika diangkat semua bisa bangkrut negara. Dengan posisi jumlah PNS yang ada sekarang saja, beban APBN sudah berat," tegasnya.