Honorer Digaji Ratusan Ribu, PNS Dimanja dengan THR
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon yakin kenaikan THR PNS, TNI/Polri, dan pensiunan, termasuk juga pemberian gaji ke-13, bermotif politik.
"Ya ini kan tahun politik, pasti motifnya adalah motif politik," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/5).
Dia pun heran mengapa kenaikan THR PNS 2018 itu tidak dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Justru kenaikan itu dilakukan sekarang, yang sudah memasuki tahun politik. "Tahun politik, Ramadan dan Idulfitri terakhir sebelum pilpres," ujarnya.
Dia mengatakan seharusnya pemerintah juga memikirkan persoalan yang sering diadukan ke DPR, yakni masalah honorer. Menurut Fadli, cukup banyak honorer yang nasibnya tidak jelas, status menggantung, dan honornya sangat kecil.
BACA JUGA: Uchok: Utang Menumpuk, Rp 35,76 T untuk THR dan Gaji ke-13
"Saya kira mulai dari buruh honorer, tenaga harian lepas, penyuluh, inseminator tapi status mereka tidak jelas. Honornya Rp 100 ribu, Rp 200 ribu," katanya.
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menambahkan, kalau pemerintah punya anggaran besar, harusnya diperuntukkan bagi honorer.
"Kalau memang ada anggaran sampai puluhan triliun kenapa tidak diproritaskan untuk honorer supaya ada kejelasan," ungkap Fadli. (boy/jpnn)
Wakil Ketua DPR Fadli Zon curiga kenaikan THR PNS 2018 bermuatan politis karena dilakukan di tahun politik jelang Pilpres.
Redaktur & Reporter : Boy
- Data Resmi Jumlah Honorer Database BKN Mendaftar PPPK 2024, Hitung Sisanya
- Fadli Zon Kunjungi Surakarta, Ahli Waris Panembahan Hardjonagoro Hibahkan 47 Arca
- Honorer Database BKN di PPPK Tahap 2 Hanya Seuprit, Peluang Penuh Waktu?
- Kepala BKN: Honorer yang Tak Lulus PPPK Tahap 1 dan 2 Diangkat Paruh Waktu
- Info Terbaru dari BKN: Ini Kriteria Honorer jadi PPPK Paruh Waktu
- Dokumen Pemberkasan NIP PPPK di Kolom SSCASN Pagi Ini Bertambah, BKN: Honorer Tenang