Honorer Dihapus, Legislator Sulbar: Jangan Biarkan Mereka jadi Pengangguran!

jpnn.com, MAMUJU - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Hatta Kainang merespons kebijakan penghapusan honorer yang akan diberlakukan pada November 2023.
Dia meminta jangan sampai tenaga honorer dirugikan dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo tersebut.
Hatta meminta Pemprov Sulbar memprioritaskan tenaga honorer yang selama ini telah membantu tugas pemerintah daerah dalam pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Utamakan tenaga honorer dalam pengangkatan PPPK," tegas Hatta Kainang, Minggu (5/6).
Dia juga meminta ada solusi tepat lainnya bagi tenaga honorer selain diangkat menjadi PPPK.
"Jangan biarkan tenaga honorer jadi pengangguran," ujarnya.
Karena itu, menurut Hatta, Pemprov Sulbar harus berinovasi dalam menyikapi kebijakan tersebut.
Hatta berharap ribuan tenaga honorer tidak menimbulkan masalah baru jika mereka diputus kontrak kerjanya, sehingga Pemprov Sulbar pun diminta harus menyusun rencana yang bisa menjadi solusi bagi mereka.
Legislator Sulbar Hatta Kainang menilai perlu solusi agar kebijakan honorer dihapus tidak menyumbang bertambahnya pengangguran di daerah tersebut
- 5 Berita Terpopuler: SPMT PPPK 2024 Lebih Cepat dari CPNS, tetapi Belum Ada Kabar Lanjutan, Dirjen Nunuk Angkat Bicara
- PPPK 2024 Merasa Tak Cocok dengan Lokasi Penempatan, Hanya Ini yang Bisa Dilakukan
- Pekan Depan Ribuan Honorer Resmi jadi ASN PPPK
- Prabowo Ingin Tampung Warga Gaza, Legislator Bicara Diplomasi Cegah Salah Tafsir
- Banyak Guru PPPK Belum Terima Tunjangan, Dirjen Nunuk Angkat Suara
- 5 Berita Terpopuler: BKN Menjawab, Surat Keputusan Pengangkatan PPPK Diserahkan