Honorer Dihapus, Legislator Sulbar: Jangan Biarkan Mereka jadi Pengangguran!
jpnn.com, MAMUJU - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Hatta Kainang merespons kebijakan penghapusan honorer yang akan diberlakukan pada November 2023.
Dia meminta jangan sampai tenaga honorer dirugikan dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo tersebut.
Hatta meminta Pemprov Sulbar memprioritaskan tenaga honorer yang selama ini telah membantu tugas pemerintah daerah dalam pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Utamakan tenaga honorer dalam pengangkatan PPPK," tegas Hatta Kainang, Minggu (5/6).
Dia juga meminta ada solusi tepat lainnya bagi tenaga honorer selain diangkat menjadi PPPK.
"Jangan biarkan tenaga honorer jadi pengangguran," ujarnya.
Karena itu, menurut Hatta, Pemprov Sulbar harus berinovasi dalam menyikapi kebijakan tersebut.
Hatta berharap ribuan tenaga honorer tidak menimbulkan masalah baru jika mereka diputus kontrak kerjanya, sehingga Pemprov Sulbar pun diminta harus menyusun rencana yang bisa menjadi solusi bagi mereka.
Legislator Sulbar Hatta Kainang menilai perlu solusi agar kebijakan honorer dihapus tidak menyumbang bertambahnya pengangguran di daerah tersebut
- 5 Berita Terpopuler: Ribuan Orang Lulus, Mendikdasmen Ungkap Sesuatu, Honorer Masa Kerja 2 Tahun Kurang Bisa Dibantu?
- 5 Berita Terpopuler: Mendikdasmen Beri Sinyal Baik soal PPPK, Ada Regulasi Baru? tetapi Honorer Jangan Nekat ya
- Bupati Mimika Jelaskan Terkait Demo Aliansi Pemuda Amungme soal Perekrutan CPNS
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Mendikdasmen Beri Sinyal Ada Regulasi Baru Penempatan Guru PPPK, Hamdalah
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul