Honorer Dihapus, Wabup Era Sodorkan Solusi, Non-ASN Pasti Gembira Ria

"Bukan hanya Nias Barat yang sangat dilematis menghadapi ini, tetapi daerah lainnya juga, makanya harus ada solusi sebelum "bencana" besar terjadi," tuturnya.

Dikatakan, Kabupaten Nias Barat tengah menghitung jumlah kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) dan anggaran.

Jika melihat pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya Rp 17 miliar akan sulit bagi Pemkab Nias Barat mengalihkan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), apalagi outsourcing.

PPPK dan outsourcing, kata Wabup Era, paling dihindari Pemda karena menimbulkan biaya tinggi.

Bagi daerah miskin seperti Nias Barat, berat memilih jalan tersebut karena harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara, lanjutnya, belum banyak industri yang beroperasi di Nias Barat.

Para lulusan perguruan tinggi langsung bekerja sebagai honorer karena itu satu-satunya tempat yang bisa menampung mereka.

"Indomaret dan Alfamart saja enggak ada lho di Nias Barat, apalagi industri. Makanya jadi honorer itu satu-satunya solusi mengatasi pengangguran," terangnya.