Honorer Dirumahkan, Anggota Dewan Protes

“Kami minta agar staf PNS yang baru tanpa koordinasi persetujuan DPRD untuk ditarik. Kemudian tenaga honorer itu tidak ada yang boleh diberhentikan. Kecuali yang memang tidak disiplin dan kinerjanya jelek. Tapi pengurangan bukan berarti seluruhnya dan tanpa koordinasi. Staf dan honorer di DPRD itu berbeda dengan di OPD lainnya. Termasuk jabatan Sekwan itu harus pengisian atas dasar persetujuan DPRD,” jelasnya.

Sementara itu, walaupun sempat melakukan aksi demo dan memprotes menolak dipindahkan, seluruh PNS eks Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Bengkulu tetap dipaksa pindah bergabung ke Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang merupakan eks Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu di Jalan Pembangunan Padang Harapan. Pasalnya jika ada yang menolak akan diberikan sanksi.

“Mulai Senin (hari ini, red) seluruh PNS eks Dinas Perkebunan wajib tanpa terkecuali pindah ke kantor eks Dinas Pertanian yang sudah berubah menjadi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Ruangan sudah disiapkan dan semuanya dilengkapi fasilitas,” ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Ir. Buyung Azhari.

Ditambahkan Buyung, tahun 2017 ini memang tidak memungkinkan untuk pembangunan gedung baru.

Sebab pembahasan APBD sudah selesai. Akan tetapi ke depan akan dipertimbangkan. Pastinya seluruh PNS harus pindah dan diminta memindahkan seluruh dokumen dan fasilitas yang menjadi aset eks Dinas Perkebunan.

Sebab kantor eks Dinas Perkebunan itu akan ditempati Dinas Koperasi dan UKM.

“Kalau masih ada yang menolak, tentu ada risikonya yang harus diterima. Silakan saja mereka menolak. Pastinya tidak ada lagi yang mengantor di eks Dinas Perkebunan itu. Semua fasilitas dan ruangan sudah dilengkapi,” paparnya. (che)