Honorer Guru Agama Terbanyak Dikoreksi
Sabtu, 19 Mei 2012 – 04:36 WIB
JAKARTA--Kementerian Agama terbanyak mengoleksi honorer kategori satu (K1) yang bermasalah. Masalah utamanya karena salah pengertian tentang kriteria honorer K1 dan K2.
"Laporan pengaduan yang masuk kebanyakan honorer guru agama. Mereka yang sudah mengabdi di bawah 2005 itu protes karena tidak dimasukkan ke K1," kata Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Jumat (18/5).
Meski tidak menyebutkan angka pastinya, namun Tumpak mengungkapkan, honorer K1 terbanyak adalah tenaga pendidik. Dari tenaga pendidik itu yang paling banyak mengeluhkan tidak masuk kriteria adalah guru agama.
"Mereka protes, sudah lama bekerja di bawah 2005 tapi kenapa tidak masuk K1 dan malah K2. Guru Agama di Madrasah Aliyah, Tsanawiyah, Ibtidaiyah merasa ada perbedaan perlakuan ke mereka dibanding guru yang mengabdi di sekolah negeri," tuturnya.
Terhadap masalah ini, Tumpak mengatakan, BKN telah menyarankan untuk mericek ke Kementerian Agama. Sebab, untuk guru agama, Kemenag lah yang punya kewenangan.
"Yang jelas perbedaan honorer K1 dan K2 hanya pada aspek pembiayaan saja. Kalau K1 dibiayai oleh APBN/APBD, sedangkan K2 non APBN/APBD," tandasnya. (Esy/jpnn)
"Laporan pengaduan yang masuk kebanyakan honorer guru agama. Mereka yang sudah mengabdi di bawah 2005 itu protes karena tidak dimasukkan ke K1," kata Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Jumat (18/5).
Meski tidak menyebutkan angka pastinya, namun Tumpak mengungkapkan, honorer K1 terbanyak adalah tenaga pendidik. Dari tenaga pendidik itu yang paling banyak mengeluhkan tidak masuk kriteria adalah guru agama.
"Mereka protes, sudah lama bekerja di bawah 2005 tapi kenapa tidak masuk K1 dan malah K2. Guru Agama di Madrasah Aliyah, Tsanawiyah, Ibtidaiyah merasa ada perbedaan perlakuan ke mereka dibanding guru yang mengabdi di sekolah negeri," tuturnya.
Terhadap masalah ini, Tumpak mengatakan, BKN telah menyarankan untuk mericek ke Kementerian Agama. Sebab, untuk guru agama, Kemenag lah yang punya kewenangan.
"Yang jelas perbedaan honorer K1 dan K2 hanya pada aspek pembiayaan saja. Kalau K1 dibiayai oleh APBN/APBD, sedangkan K2 non APBN/APBD," tandasnya. (Esy/jpnn)
Baca Juga:
JAKARTA--Kementerian Agama terbanyak mengoleksi honorer kategori satu (K1) yang bermasalah. Masalah utamanya karena salah pengertian tentang kriteria
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- ASR Komitmen Bangun Penegakkan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad
- Info Terkini OTT KPK yang Menyeret Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
- Pertamina Eco RunFest 2024: Carbon Neutral Event untuk Kampanye Sustainable Living
- Sambut Akhir Tahun, ASDP Bakal Hadirkan Konser Musik di Kawasan BHC
- Program UPLAND, SLB Tamima Mumtaz Wujudkan Kemandirian Ekonomi & Peningkatan Gizi