Honorer Itu juga WNI, Apa Salahnya Diangkat jadi PNS
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Syamsurizal mengapresiasi pemerintah yang membuka formasi penerimaan CPNS untuk 61.572 guru, 30 ribuan tenaga kesehatan dan 58 ribuan tenaga teknis.
Syamsurizal memberikan perhatian khusus terhadap persoalan guru yang ada di Indonesia.
Dia mengatakan di beberapa daerah, terutama kawasan terluar, perbatasan, pulau terpencil di Indonesia masih banyak kekurangan guru. Sementara, pertumbuhan murid sangat besar sekali.
“Karena itu, dari 61 ribu (rencana penerimaan guru), kami sarankan mohon berkenan kiranya pihak penerima CPNS mendahulu bagi mereka untuk duduk sebagai pegawai negeri. Jadi, mereka yang di daerah terpencil itu diprioritaskan. Kalau mereka bersaing secara normal dengan yang lain, agak sulit mereka tembus jadi PNS,” kata Syamsurizal dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Tjahjo Kumolo, Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1).
Tidak hanya itu, Syamsurizal pun menyarankan pemerintah mengangkat 400 ribuan tenaga honorer K2 menjadi PNS.
Menurut dia, berdasarkan rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi II DPR dengan perwakilan honorer beberapa waktu lalu, terungkap bahwa di antara mereka sudah ada yang mengabdi belasan tahun.
“Mereka sudah mengabdi untuk bangsa dan negara, hanya saja mereka tidak diangkat,” ujarnya.
Menurut Syamsurizal, banyak di antara mereka yang sudah berusia 35 tahun, sehingga dari segi undang-undang tidak memungkinkan mereka untuk ikut CPNS.
Komisi II menyarankan pemerintah mengangkat 400 ribuan tenaga honorer K2 menjadi PNS.
- Saat Aktif jadi PNS Setor Uang per Bulan ke Korpri, Begitu Pensiun Susah Cairnya
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Honorer K2 Mengabdi 32 Tahun Gagal Ikut Tes PPPK 2024, Presiden Tolonglah
- PPPK Jangan Khawatir dengan Masa Depannya, yang Bilang Pejabat Penting
- Dana Sertifikasi Guru PNS dan PPPK Cair, Alhamdulillah
- Bang Zul Ingin Pemimpin Daerah Lahir dari Kontestasi Pilkada yang Adil dan Jujur