Honorer K1 Gagal Diminta Ikut Tes

JAKARTA - Data 21 ribu tenaga honorer hingga saat ini masih dalam tahap pengecekan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Honorer sebanyak itu berasal dari 32 pemkab/pemko se-Indonesia.

 

BPKP akan fokus menelisik, apa benar honorer tersebut masuk kualifikasi yang dtetapkan, yakni digaji dibayar dari APBN/APBD. "Itu masih berproses di BPKP. Untuk pengecekan dokumen dilakukan BKN," ujar Deputi Bidang Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun (Dakatsi) Badan Kepegawaian Negara BKN) Sulardi kepada JPNN, kemarin (3/1).

 

Dia enggan menyebutkan apakah ada masalah data 21 ribu honorer itu sehingga nama-nama mereka tidak ikut diumumkan. Dia berdalih, tidak mau berspekulasi menyebut ada tidaknya yang bermasalah karena itu ranahnya BPKP. "Biar nanti Kemenpan-RB yang menetapkan. Kalau audit belum selesai tapi sudah ada pernyataan, nanti malah bikin bingung," terang Sulardi.

 

Dijelaskan, jika sudah selesai dilakukan audit oleh BPKP, maka nantinya honorer K1 yang dinyatakan lolos untuk diangkat jadi CPNS itu datanya akan dikirim ke masing-masing pemda. Jadi, masih ada susulan pengumuman. Untuk gelombang pertama, sejumlah daerah sudah mengumumkan data honorer yang lolos, beberapa waktu lalu.