Honorer K1 Tuding Pemerintah Lelet

"Anehnya data yang sudah MK ini diaudit tujuan tertentu (ATT) lagi. Hasilnya sangat mengejutkan yang MK hanya empat orang, tidak memenuhi kriteria (TMK) empat, 1.178 MK tapi harus ada otorisasi, dan 110 dinyatakan TMK karena non APBD dan dapat masuk kategori dua (K2). Padahal fakta hukumnya mereka gajinya bersumber APBD," beber Sajianto.

Ditambahkan Basori, kunci dari ATT itu ada di KemenPAN dan BPKP karena kedua instansi tersebut yang melakukan ATT. Sedangkan BKN tidak dilibatkan dalam ATT.

"Kita pakai logika saja deh, ATT itu ada karena kebijakan MenPAN-RB. Lah sekarang kita mau menanyakan hasil ATT kok dipimpong ke BKN. Alasannya BKN-lah yang punya otoritas. Padahal BKN hanya menerima hasil audit saja, jadi bagaimana bisa mereka memutuskan MK atau TMK. Ini akal-akalan pemerintah saja," kritik Basori.

Baik Sajianto maupun Basori mengimbau pemerintah untuk menuntaskan masalah ATT ini secepatnya. Jangan sampai ribuan honorer yang di-ATT tersebut melakukan aksi protes ke pusat.