Honorer K2 Bodong Diadukan Honorer K2 Bodong

jpnn.com - JAKARTA--Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencium adanya modus pemalsuan data tenaga honorer secara berkelompok. Ini terlihat dari banyaknya pengaduan dari honorer sendiri, lantaran dirinya tak lulus sedang temannya lulus. Padahal, yang lulus itu mulainya kerja sebagai honorer di atas 2005.
"Ini kan aneh, mereka mengaku sama-sama masuk kerja dengan tahun SK yang sama. Namun setelah pengumuman, yang lainnya lulus dan lainnya tidak. Dari sini terungkap kalau ada pemalsuan SK," jelas Karo Humas dan Protokol BKN Tumpak Hutabarat kepada media ini, Senin (28/4).
Pemalsuan SK honorer ini, menurut Karo Humas dan Protokol BKN Tumpak Hubarat, dilakukan berkelompok. Dia memberi contoh. Sekelompok honorer guru bodong terdiri dari 15 orang, tapi yang lulus hanya lima orang, maka yang lainnya protes.
"Mereka akan protes kenapa sama-sama tahun SK-nya tapi yang lainnya lolos dan lainnya tidak. Keberadaan honorer bodong ini terpantau saat pengumuman Maret lalu. Banyak honorer protes rekan-rekannya lulus. Jadi yang membuka ada pemalsuan data honorer sendiri. Honorer ini juga mendesak BKN untuk menganulir rekan-rekannya itu," ujarnya.
Sampai saat ini BKN belum menganulir satupun honorer K2. Yang dilakukan baru sebatas pada memblokir nama-nama honorer K2 terindikasi bodong alias siluman.
"Kami masih menunggu klarifikasi dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK). Kalau sudah ada baru diproses lanjut," tandas Tumpak. (esy/jpnn)
JAKARTA--Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencium adanya modus pemalsuan data tenaga honorer secara berkelompok. Ini terlihat dari banyaknya pengaduan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Penahanan Hasto Bukti KPK Tak Pandang Bulu
- Pelita Air Bersinergi dengan BIH Tingkatkan Layanan Kesehatan dan Pariwisata Medis
- Laksda TNI Edwin Bicara Soal Peran Strategi TNI AL Menjaga Potensi Maritim Menuju Swasembada Pangan
- Buntut Polemik Lagu Bayar Bayar Bayar, Sukatani Dapat Tawaran jadi Duta Polri
- Mediator dari DPC Peradi Jakbar Diharapkan Bisa Mendamaikan Perkara Perdata
- Pejabat Pemkab Sumedang jadi Direktur di Kementerian PKP, Wabup Fajar Ucap Syukur