Honorer K2 Butuh Payung Hukum Bukan Janji

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah membuka seleksi CPNS 2018 ditanggapi sinis forum honorer K2 (kategori dua). Walaupun kecewa mereka masih optimistis tahun ini akan ada honorer yang diangkat.
Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengungkapkan, tetap optimistis mereka akan diangkat. Apalagi sudah ada janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur di depan pimpinan dan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
"Sebenarnya honorer K2 ini sudah kenyang dengan janji-janji pemerintah tapi kami akan mencoba berbaik sangka. Siapa tahu kali ini bukan PHP (pemberi harapan palsu)," ujar Titi kepada JPNN, Jumat (13/7).
Dia menegaskan yang dibutuhkan honorer K2 saat ini adalah payung hukum. Dengan payung hukum ini, siapapun pemerintahnya tidak akan memengaruhi proses pengangkatan CPNS.
Hal sama diungkapkan Ketua Forum Komunikasi K2 Jawa Barat Iman Supriatna. Dia masih bisa legowo kalau seandainya tahun ini belum diangkat CPNS. Asalkan tahun ini ada kejelasan status revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Memang sulit juga kalau kami diangkat tahun ini tanpa payung hukum. Makanya fokus kami adalah bagaimana agar revisi UU ASN cepat selesai. Kami sadar honorer K2 jadi alat politisasi tapi kan jangan segitu-gitu amat. Masa sih nasib kami dipermainkan terus dan mau sampai kapan," tandas Iman. (esy/jpnn)
Rencana pemerintah membuka seleksi CPNS 2018 ditanggapi sinis forum honorer K2, walaupun kecewa mereka masih optimistis tahun ini akan ada honorer yang diangkat
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Bupati Sujiwo Pastikan THR Non-ASN segera Cair, Sudah Dianggarkan Rp 1,6 Miliar
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Calon PPPK 2024 Bisa Lega, Kali Ini Ada Percepatan Pengangkatan
- Para Honorer Calon PPPK 2024 Diminta Tenang, Dijamin Dapur Ngebul
- Maret, Jutaan Guru termasuk PPPK dan Honorer Terima 5 Kali Gaji, Oye
- Aturan Tunjangan Sertifikasi Langsung Ditransfer ke Rekening Bikin Guru Sumringah
- 5 Berita Terpopuler: TPG Guru Honorer Maret Rp 6 Juta, yang Sudah Calon PPPK Bagaimana? Coba Tanya Presiden