Honorer K2 Cirebon Mau Demo Asalkan Dipimpin DPR

jpnn.com - JAKARTA - Forum honorer kategori dua (K2) Cirebon menyatakan siap melakukan aksi turun ke jalan untuk memperjuangkan status menjadi CPNS, dengan satu catatan.
"Demonya difasilitasi Komisi II DPR. Kalau dipimpin DPR kami siap mengerahkan seluruh anggota keluarga sampai cucu juga akan kami bawa," tegas Korwil Forum Honorer K2 Cirebon Wardi kepada JPNN, Minggu (30/8).
Dia mengaku pesimis bila demonya hanya dari sesama honorer K2 akan mencapai puluhan ribu. Sebab, untuk demo ke Istana butuh anggaran yang tidak sedikit.
"Kalau hanya mengandalkan emosi pengurus forum saja, anggota yang di bawah pasti tidak akan bergerak semuanya. Apalagi sekarang honorer K2 sudah terpecah," ucapnya.
Lain ceritanya bila anggota Komisi II DPR yang mengarahkan honorer K2, seluruh K2 akan kompak bersatu. Wardi menambahkan, tanpa koordinasi seluruh honorer, rencana untuk demo besar-besaran tidak akan terwujud.
"Jangankan puluhan ribu atau belasan ribu, ribuan saja sulit. Honorer jangan hanya senang ketika DPR bila support perjuangan K2 lewat aksi unjuk rasa. Kalau benar-benar mendukung, anggota DPR juga ramai-ramai ikut di barisan depan dan memimpin honorer K2 untuk memprotes kebijakan pemerintah," tandasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA - Forum honorer kategori dua (K2) Cirebon menyatakan siap melakukan aksi turun ke jalan untuk memperjuangkan status menjadi CPNS, dengan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Martin Manurung DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Antara PT TPL dan Masyarakat Adat
- Respons Ketua KPK soal Desakan Hasto agar Memeriksa Keluarga Jokowi
- KOMIK Apresiasi Langkah KPK Tahan Hasto Kristiyanto
- Megawati Larang Kadernya Ikut Retret, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Berkomentar Begini
- Gubernur Lemhannas Bakal Beri Materi Kebangsaan untuk Kepala Daerah di Retret Magelang
- Jaksa Agung Diminta Evaluasi Jampidsus Soal Hilangnya Perkara di Dakwaan Zarof