Honorer K2 Itu Korban
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa para honorer K2 yang sampai sekarang terus berjuang untuk bisa diangkat menjadi PNS, merupakan korban kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat.
"Sementara ini dari hasil rapat kerja yang kami lakukan dengan Menpan RB, sebetulnya saya menyimpulkan, bapak-bapak dan ibu-ibu honorer K2 ini adalah korban dari dua hal," kata Doli dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk "Revisi UU ASN Jangan jadi 'PHP' Honorer K2" di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).
"Pertama, (akibat) ketidakpatuhan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang dikeluarkan," kata politikus Golkar itu.
Kedua, para honorer K2 menurutnya korban dari tidak adanya sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga saling lempar tanggung jawab.
"Jadi pernah ada kebijakan ditetapkan SK-nya keluar dari pemerintah pusat, tapi yang menanggung gajinya adalah pemerintahan daerah. Ini saya kira jadi problem-problem yang makin lama semakin menumpuk dan tidak menyelesaikan masalah," jelasnya.(fat/jpnn)
Ini saya kira jadi problem-problem yang makin lama semakin menumpuk dan tidak menyelesaikan masalah honorer K2.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Penjelasan BKN soal Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Honorer K2 Bisa Senang Nih
- Inilah Kriteria Honorer Dapat Banyak Afirmasi di Seleksi PPPK 2024, Bebas Pilih OPD
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap II Pemkot Mataram Dibuka, Ini Pesan Pak Taufik Priyono
- Honorer K2 Mengabdi 32 Tahun Gagal Ikut Tes PPPK 2024, Presiden Tolonglah
- Belasan Ribu Honorer Gagal PPPK 2024 Tahap 1, Tak Bisa Daftar Lagi, Terus Piye?
- Tak Lulus Seleksi Administrasi, 218 Pelamar PPPK Pemkot Batam Mengajukan Sanggahan