Honorer K2: Kami Tidak Benci Jokowi tapi Muak dengan Janjinya
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Daerah (Korda) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Pamekasan Madura Maskur mengatakan, pihaknya tetap menghormati Joko Widodo sebagai presiden.
Honorer K2 juga tidak pernah membenci apalagi dendam meski lima tahun Jokowi dinilai tidak memerhatikan nasib mereka.
"Kami hanya muak dengan janji-janji Pak Jokowi. Awal pencapresan sampai teken Piagam Ki Hadjar Dewantara, tapi nyatanya sampai sekarang enggak ada realisasinya. Gara-gara Jokowi dan rezimnya, masa depan honorer se Indonesia jadi tenggelam," kata Maskur kepada JPNN, Selasa (5/2).
Dia menegaskan, adalah kebodohan bila honorer K2 tidak menentukan sikap. Mengingat status honorer K2 yang belum jelas. "Jangan karena pilpres, honorer K2 dibilang harus netral karena masuk aparatur tapi giliran bicara kesejahteraan, honorer K2 tidak dianggap," ucapnya.
Maskur menjelaskan, jika honorer K2 tetap pilih nomor 01 Jokowi-Ma'ruf maka status hanya sampai PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang belum tentu diperpanjang. Sebaliknya bila pilih nomor 02 Prabowo-Sandiaga, masih ada kesempatan untuk bisa meraih apa yang diinginkan.
(Baca dong: Pernyataan Terbaru Bu Titi Honorer K2, Jokowi atau Prabowo?)
"Kami yakin Pak Prabowo bisa menepati janji. Masalah honorer K2 kan bisa diselesaikan hanya dengan mengubah aturan. Aturan bisa diubah kalau presidennya mau," tandasnya. (esy/jpnn)
Maskur mengatakan, jika honorer K2 pilih Jokowi maka status hanya sampai PPPK yang belum tentu diperpanjang. Bila pilih Prabowo, masih ada kesempatan meraih apa yang diinginkan.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Sejumlah Alasan Pagar Laut di Tangerang Tidak Ada Hubungannya dengan Jokowi
- Dikriminalisasi dan Eksekusi Pengadilan Mandek, Tony Budidjaja Minta Perlindungan ke Prabowo
- Prabowo Berkomitmen Akhir 2025 Indonesia tak Lagi Impor Beras hingga Jagung
- SK Guru PPPK Berlaku hingga Pensiun Tanpa Perpanjangan Kontrak, Alhamdulillah
- Wujudkan Program Swasembada Pangan, BUMN Bersinergi dengan Kementerian Lainnya
- ISeaM Desak Jokowi Bertanggung Jawab Atas Keppres PSN PIK 2