Honorer K2 Malut Desak Jokowi Batalkan CPNS 2018
jpnn.com, MALUKU UTARA - Honorer K2 (kategori dua) Maluku Utara (Malut) mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan pengadaan CPNS 2018. Bila rekrutmen pelamar umum tetap jalan, mereka menilai ini merupakan bukti presiden tidak mempertimbangkan rasa kemanusian.
"Pemerintah Jokowi tidak punya hati lagi. Bukan solusi penyelesaian K2 yang ditawarkan, tapi mengarahkan K2 menjadi pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK). Kami maunya diangkat menjadi PNS karena jasa dan pengabdian kami," kata Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Malut Said Amir kepada JPNN, Kamis (27/9).
Karena itu, dia mengimbau pemerintah membedakan antara honorer K2 dengan atlet yang hanya mendapatkan medali emas tiba-tiba diberikan jatah PNS dan dana triliunan rupiah.
"Kami menolak untuk di PPPK kan. Kalau pemerintah ngeyel, kami akan demo besar-besaran," tegasnya.
Dalam aksi nasional nanti, Said mengatakan, pihaknya sudah siap melakukan jihad. Mereka sudah siap mati di medan jihad demi mendapatkan keadilan.
Di mata honorer K2, lanjutnya, Jokowi tidak punya hati nurani lagi. Itu sebabnya honorer K2 siap melawan kezaliman pemerintahan Jokowi.
Tidak hanya Jokowi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin juga dinila gagal oleh para honorer K2. Mereka mendesak mantan wakapolri ini diganti.
"Kami rela mempertaruhkan nyawa kami demi mendapatkan status PNS. Kami ingin menghidupi anak istri kami dengan layak di NKRI ini," tegasnya. (esy/jpnn)
Pemerintah diminta membedakan antara honorer K2 dengan atlet yang hanya mendapatkan medali emas tiba-tiba diberikan jatah PNS dan dana triliunan rupiah.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Akun SSCASN Peserta Kode R2 Tetiba Berubah, Tanda PPPK Paruh Waktu?
- Pengumuman Hasil Seleksi CPNS 2024 Dimulai Besok, Sebegini Instansi yang Siap
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru soal Pengumuman PPPK Guru, Peserta Kode R2 Kaget, Kini Misterinya Bukan Cuma soal Gaji
- Jokowi Masuk Daftar Pimpinan Korup, PBNU: Apakah Lembaganya Kredibel?
- Jokowi Absen Pertemuan Eks Gubernur Jakarta, PDIP: Malu Namanya Masuk Daftar OCCRP
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP