Honorer K2 mau Enggak Ajukan Judicial Review ke MK?

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) M Nur Rambe mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan MenPAN-RB Syafruddin pada 14 September 2018 terkait nasib honorer K2.

Dalam pertemuan itu, Kementerian PAN-RB memastikan tetap menyelenggarakan pendaftaran CPNS 2018 sesuai dengan ketentuan.

Jika ada tenaga honorer K2 yang keberatan dengan keputusan Menteri PAN-RB, dipersilakan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena masalah ini terkait honorer K2 yang tidak diatur di UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

Sementara, aksi mogok mengajar guru honorer K2 juga berlangsung di Kabupaten Banyuwangi, Selasa (18/9). Diperkirakan ada sekitar 2.000 guru honorer K-2 di Kabupaten Banyuwangi yang melakukan aksi mogok mengajar.

Tidak tanggung-tanggung, mogok mengajar dilakukan selama lima hari. Mulai dari Selasa (18/9) sampai Sabtu (22/9).

BACA JUGA: Ketum PGRI Sodorkan Dua Opsi Penyelesaian Honorer K2

Aksi mogok kerja guru honorer di Banyuwangi itu tidak lepas dari persyaratan rekrutmen CPNS baru oleh pemerintah pusat. Pembatasan usia maksimal 35 tahun dinilai memberatkan, karena rata-rata guru honorer K2 di Banyuwangi berusia 40 tahun. (wan/lyn)