Honorer K2: PGRI Enggak Usah Genit

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Ahmad Saifuddin menilai ada perbedaan mencolok antara misi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sekarang dengan yang dulu.

Di era kepemimpinan almarhum Sulistyo, PB PGRI sangat getol memperjuangkan guru honorer K2 menjadi PNS. Visi misi itu berubah di era Unifah Rosyidi yang lebih memilih menjadikan guru honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"PGRI dulu era almarhum Pak Sulistyo dengan sekarang sangatlah bumi langit. Sejak awal kami berjuang murni tujuan utama tanpa bersinggungan langsung dengan politik praktis. Jika ada yang mengklaim, itu sebatas upaya komunikasi dalam kerangka perjuangan. Bukan bermain politik," kata Ahmad kepada JPNN, Selasa (11/12).

Dia menyebutkan, nasib honorer justru dijadikan bahan politik pihak-pihak yang punya kepentingan jabatan di dalamnya. Akirnya honorer yang kena getah.

"Orang tua (PGRI) harusnya menolong, bukan justru sebaliknya. Akhirnya kami tahu, siapa bermain, akan dapat apa," ucapnya.

Lahirnya PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK bukan karena sebab. Inilah yang menurut Ahmad yang diperjuangkan FHK2I tapi justru orang lain justru dapat panggung.

Dia heran ketum PB PGRI melempar masalah honorer merupakan peninggalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pernyataan itu dinilai naif dan sangat tidak bijak diucapkan seorang ketum organisasi guru yang terhormat. Di sisi lain semakin jelas siapa, punya niat apa.

Seharusnya kata Ahmad, PGRI fokus memperjuangkan honorer 35 tahun ke atas jadi PNS dengan memperhitungkan pengabdian dengan segala kemampuan intelek dan kekuatan lobi. Tidak usah PGRI kegenitan main tuduh sana sini yang bikin sensi pihak lain.