Honorer K2 Punya SPTJM, Nonkategori Tidak Jelas Datanya

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Sulawesi Selatan Sumarni Azis kembali mendesak DPR RI untuk tidak memasukkan honorer nonkategori dalam draft revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dengan mengakomodir honorer nonkategori, sama artinya mematikan cita-cita honorer K2 menjadi PNS.

"Bapak-bapak dan ibu-ibu anggota dewan yang terhormat. Jangan membunuh harapan kami dengan memasukkan honorer nonkategori yang jumlahnya jutaan orang itu," kata Sumarni kepada JPNN.com, Rabu (29/7).

Dia menyebutkan, para pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah terang-terangan menyebutkan sulit melakukan pendataan honorer nonkategori.

Jumlah honorer nonkategori sangat banyak dan tidak tahu tersebar di mana saja.

Bila pemerintah sudah enggan, lanjut Sumarni, bagaimana bisa DPR ngeyel memasukkan honorer nonkategori.

Mengapa tidak memberikan jalan lain bagi honorer nonkategori.

"Revisi UU ASN merupakan usaha perjuangan honorer K2. Kami sudah berdarah-darah, menghabiskan anggaran besar dalam perjuangan meraih status PNS. Ketika UU ASN mau direvisi, enak sekali honorer nonkategori juga masuk. Enggak berjuang tetapi ikut merasakan hasilnya," kritiknya.