Honorer Mogok Kerja Hari Ini, Usung 3 Tuntutan
jpnn.com, JAKARTA - Ketum Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Cecep Kurniadi mengungkapkan, ada tiga tuntutan aksi mogok kerja yang dilakukan ribuan honorer hari ini, 28 November 2019.
Aksi yang diikuti honorer lintas instansi se-Kabupaten Garut, termasuk honorer K2, meminta ada regulasi untuk pengangkatan mereka menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Ribuan massa honorer akan berkumpul di Jalan Patriot, Garut, hari ini.
"Ini bukan aksi pertama yang dilakukan honorer Garut. Namun, insyaallah ini aksi yang lebih besar karena melibatkan seluruh instansi. Jadi tidak hanya fokus ke guru dan tenaga kependidikan," ujar Cecep kepada JPNN.com, Kamis (28/11).
Adapun tiga tuntutan aksi honorer 28 November ini adalah:
1. Mendesak pemerintah daerah untuk memberikan dukungan secara tertulis kepada pemerintah pusat yaitu Presiden Jokowi dan MenPAN-RB untuk segera merevisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, atau jenis payung hukum yang lainnya.
2. Mendesak pemerintah daerah supaya mengusulkan secara tertulis bahwa persyaratan pengangkatan honorer menjadi PNS jangan dibatasi usia, tetapi berdasar masa pengabdian atau masa kerja dan dengan tanpa memandang instansi manapun.
3. Mendesak pemeritah daerah supaya mengusulkan secara tertulis sambil menunggu regulasi perubahan status, pemerintah pusat wajib memberikan kesejahtraan sesuai dengan UMR kabupaten/kota masing-masing.
"Semoga tuntutan kami didengar pemerintah. Jangan sampai pemerintah menghilangkan pengabdian kami kepada bangsa ini karena sudah punya SDM baru," tandasnya. (esy/jpnn)
Para honorer Kabupaten Garut, termasuk honorer K2, hari ini mogok kerja untuk menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Patriot.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Pemerintah Dituding Tak Adil Menangani Honorer, Satpol PP Siapkan Aksi, Minta Perhatian Prabowo
- Ide Terobosan Seleksi PPPK 2024, Formasi Kosong Dialihkan Saja
- Data Terbaru Jumlah Pelamar PPPK 2024 Tahap 2, Target Belum Tercapai
- Pak Ihsan Menyinggung Honorer jadi PPPK Paruh Waktu, Minta Tambahan Anggaran
- Persatuan PPPK Minta UU ASN Direvisi, Hapus Diskriminasi, Setara dengan PNS
- 90 Ribu Honorer Satpol PP Ancang-Ancang Menggugat KepmenPAN-RB 11 Tahun 2024 ke MK