Honorer Ramai-Ramai Ngadu ke Ombudsman

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim mengatakan, pihaknya masih akan melengkapi data dari para pelapor untuk memastikan apakah laporan itu berhubungan dengan kewenangan Ombudsman atau tidak.

‘’Tapi sebelum itu semua langkap, tentu kami akan melakukan tindakan-tindakan juga. Kami akan menyurati dan meminta keterangan dari Badan Kepegawaian baik di NTB maupun di tingkat nasional terkait laporan ini,’’ kata Adhar.

Dia memastikan, Ombudsman RI saat ini di seluruh Indonesia memang tengah fokus menangani masalah aduan tenaga honorer K2 ini.

Sementara itu, Pemprov NTB memastikan siap mencermati dengan teliti, jika memang ada tenaga honorer yang disebut layak masuk dalam daftar honorer kategori II (K2) namun, tidak tercantum dalam dokumen uji publik. Jika benar itu terjadi, Pemprov NTB membuka ruang penambahan jumlah.