Honorer Ramai-Ramai Ngadu ke Ombudsman

‘’Kalau memang ada fakta-fakta seperti itu, kita normatif. setiap kebijakan apa pun, tentu kalau memang ada ruang-ruang yang perlu dilakukan pembenahan, kita akan cermati lagi. Terkait ada yang masih belum terjaring, akan kita cermati, di mana ada kesalahannya, di mana kekurangannya. Tentu kemudian akan ada penambahan-penambahan,’’ kata Sekretaris Daerah NTB H Muhammad Nur saat dikonfirmasi wartawan, Senin (1/4).

Ditegaskan, data K2 yang telah dimumkan untuk uji publik di provinsi dan seluruh kabupaten/kota pekan lalu telah melalui penelitian dan verifikasi yang sangat ketat. ‘’Dan hasilnya seperti yang diumumkan itu,’’ kata Nur.

Kendati demikian, kata Sekda , Pemprov tidak menutup mata, apalagi sepekan terakhir terjadi sejumlah protes, termasuk munculnya ungkapan-ungkapan bahwa telah terjadi sesuatu yang ganjil dalam proses pemberkasan hingga pengumuman uji publik.

‘’Tentu kita perlu cermati. Ini adalah langkah pemerintah agar didapatkan sebuah kebijakan yang adil,’’ kata Nur.