Hotel Langganan Kunker Diaudit BPK

Sejatinya, persoalan dugaan pelanggaran kunker di DPRD maupun pemkot sudah kerap jadi temuan BPK. Bahkan, dalam audit terakhir, BPK menemukan sejumlah kejanggalan di balik realisasi kunker. BPK bahkan merekomendasikan agar setwan mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas yang totalnya mencapai Rp 178,11 juta.

Kasus serupa terjadi di lingkungan pemkot. Salah satunya, temuan tiket yang dianggap terlalu mahal senilai Rp 56,032 juta di 22 instansi pemkot. Ada juga temuan tiket pesawat pejabat atau pegawai pemkot yang tidak sesuai data manifest penumpang. Nilainya mencapai Rp 95,68 juta. Hanya saja, persoalan tersebut diklaim sudah beres. (ris/oni)