HRW Minta Indonesia Hentikan Siksaan Tentara di Papua

Laporan ini dibuat dengan wawancara lebih dari 20 orang korban, kerabat mereka maupun saksi mata. Ia mengungkap kelakuan anggota Kopassus di daerah Kelapa Lima, Merauke, antara Agutus 2007 hingga Mei 2009. Semua kasus pelanggaran hak dasar ini tak punya kaitan politik. Kasus-kasus ini mencerminkan kelakuan tentara, yang merasa kebal hukum dan ketidakmampuan kepemimpinan Kopassus menegakkan disiplin tentara.

Orang-orang Papua mengatakan anggota-anggota Kopassus menangkap mereka di jalan, atau dari rumah di Merauke, tanpa dasar hukum. Mereka tak pakai seragam dan tak punya tugas resmi menjaga ketertiban umum, toh mereka mengambil tindakan terhadap apa yang dianggap sebagai gangguan ketertiban umum dengan menahan orang-orang Papua ini.

“Pemukulan dan siksaan ini benar-benar tidak masuk akal. Ia hanya akan menambah ketakutan orang Papua terhadap Kopassus,” kata Adams. “Sudah lama sekali, aparat keamanan Indonesia menciptakan ketegangan dan siksaan di Papua. Kini satu-satunya cara untuk membangun kembali kepercayaan orang Papua … ya lewat pengadilan terhadap para pelaku, secara terbuka dan transparan. Hanya dengan cara ini para perwira dan prajurit Kopassus bisa belajar mengubah sikap dan tingkah laku mereka.”

Banyak negara sahabat Indonesia dulu tak mau berurusan dengan Kopassus berkat reputasi buruk Kopassus. Belakangan, mereka mau kerja sama lagi dengan alasan counter terorisme. Mereka juga beralasan, melibatkan Kopassus dalam program training akan meningkatkan profesionalisme pasukan ini.