Hubungan Diplomatik Indonesia dan Tiongkok: Meresapi Sejarah, Membangun Masa Depan Bersama

jpnn.com - Sejarah panjang hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok telah melibatkan berbagai peristiwa signifikan yang membentuk dinamika hubungan bilateral kedua negara.

Namun, ketidakpastian dan ambiguitas dalam sejarah tersebut masih menciptakan tantangan bagi terwujudnya harmoni etnis, terutama dalam konteks hubungan dengan komunitas Tionghoa di Indonesia.

Menurut Prof. Hasjim Djalal (2015), hubungan antara Indonesia dan Tiongkok sudah terjalin sejak berabad-abad sebelum Indonesia merdeka.

Hubungan diplomatik resmi baru terbentuk pada 13 April 1950 dan makin diperkuat dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada April 1955.

Namun, pembekuan hubungan diplomatik pada 30 Oktober 1967, setelah peristiwa G 30S PKI, menciptakan periode ketidakpastian yang berlangsung hingga 1990.

Meskipun dalam masa pembekuan terdapat kerja sama praktis, seperti partisipasi bersama dalam Konferensi Hukum Laut PBB ke-3 (1973-1982), hubungan diplomatik baru pulih pada 8 Agustus 1990.

Prof. Liang Min He (2015) menggambarkan dampak signifikan terhadap komunitas Tionghoa di Indonesia selama periode tersebut.

Hingga tahun 1957, terdapat 1669 sekolah Tionghoa dengan 450.000 murid. Namun, pada April 1966, semua sekolah Tionghoa ditutup, diikuti dengan larangan berbahasa Mandarin dan pembatasan kegiatan keagamaan dan budaya Tionghoa. Surat edaran Nomor 6 Presidium Kabinet Ampera pada tahun 1967 mengubah status warga Tionghoa menjadi non-pribumi, menciptakan pemisahan antara pribumi dan nonpribumi.