Hubungan DPR-Presiden Bakal Mirip Orba

JAKARTA -- Fungsi kontrol DPR terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam lima tahun ke depan diperkirakan bakal mandul. Diprediksi, DPR hanya menjadi tukang stempel terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini disebabkan modal politik Presiden SBY cukup besar, yang tidak tertandingi oleh kekuatan politik yang lain. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parmelen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyebutkan, SBY telah mengantongi empat modal penting.

Pertama, SBY terpilih melalui pilpres 2009 dengan perolehan suara yang cukup signifikan. "Meski belum ditetapkan oleh KPU karena masih ada gugatan, kemenangan SBY dalam satu putaran ini merupakan modal politik yang sangat besar," ungkap Sebastian Salang dalam diskusi bertema 'Hubungan DPR-Presiden di Masa Mendatang' di Jakarta, Senin (3/7).

Modal politik kedua SBY, sudah pasti pemerintahannya disokong habis-habisan oleh Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu legislatif 2009. Ketiga, SBY didukung koalisi partai politik yang jumlahnya cukup banyak yang bakal menguasai mayoritas kursi di Senayan.

Keempat, sesuai dengan ketentuan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang disahkan pada 3 Agustus 2009, kursi Ketua DPR menjadi jatah Partai Demokrat sebagai pemenang pileg. Sebagai Ketua Dewan Penbina Demokrat, SBY lah yang punya peran besar untuk menentukan siapa kadernya yang bakal didudukkan di kursi Ketua DPR. Kekuatan SBY bakal bertambah bila pada akhirnya nanti Partai Golkar ikut menjadi bagian dari penyokong pemerintahan SBY-Boediono.