Huda Usulkan Pokja Nasional agar Ruang Dialog RUU Sisdiknas Tidak Terputus

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan perlunya pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Nasional guna menyikapi rencana Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Huda menyampaikan itu setelah menerima perwakilan pengunjuk rasa penolak RUU Sisdiknas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9).
"Saya menginisiasi adanya Pokja Nasional RUU Sisdiknas ini,” ujar Syaiful Huda.
Menurut legislator Fraksi PKB itu, Pokja Nasional bisa menjadi solusi membuka ruang dialog antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil.
Terlebih lagi, kata Huda, belakangan ini muncul penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil terhadap RUU Sisdiknas.
"Harus dibuka ruang dialog yang lebih transparan mengingat banyaknya penolakan dari kelompok masyarakat sipil," ujar legislator Daerah Pemilihan VII Jawa Barat itu.
Huda mengatakan penolakan draf RUU Sisdiknas sebaiknya harus ditangkap sebagai bentuk kritik membangun.
Menurut dia, suara penolak wajib didengar dan dipertimbangkan agar UU Sisdikna menjadi payung hukum bagi terciptanya ekosistem pendidikan nasional yang sesuai dengan kepentingan bangsa.
Syaiful Huda menyarankan pembentukan Pokja Nasional guna menyikapi rencana RUU Sisdiknas. Simak penjelasannya
- Pemerintah Siapkan 20 Ribu Rumah Siap Huni untuk Guru, Mendikdasmen: Ada Subsidinya
- Flip Salurkan Bantuan Rp 100 Juta untuk Guru Mengaji di Pelosok Indonesia
- Begini Kebiadaban OPM terhadap Guru Honorer dan Nakes di Yahukimo
- Bupati Yahukimo Tegaskan Guru & Nakes di Anggruk bukan Anggota TNI-Polri
- Polri-TNI Evakuasi Para Guru & Tenaga Kesehatan yang Diserang KKB di Yahukimo
- 20 Ribu Guru di Sejumlah Daerah Ini Segera Menerima Kunci Rumah Subsidi