Hukum Besi Oligarki: Koalisi Parpol Pemilu 2024

Oleh: Girindra Sandino, Eksekutif Caretaker KIPP Indonesia

Hukum Besi Oligarki: Koalisi Parpol Pemilu 2024
Eksekutif Caretaker KIPP Indonesia Girindra Sandino. Foto: Dokumentasi pribadi

Pertama, Koalisi Gerindra dan PKB yang dibangun adalah langkah yang tepat, bahkan bisa meraih kemenangan melawan partai Penguasa yaki PDIP dan sekutuya nanti.

Seperti diketahui Perolehan suara PKB berhasil meningkat menjadi 11,29 juta suara (9,04%) pada Pemilu 2014.

Jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 13,57 juta suara (9,69%) suara sah nasional pada Pemilu 2019.

Dengan naiknya perolehan suara, jumlah anggota DPR dari PKB juga bertambah menjadi 58 orang (10,09%) dari total 575 orang untuk periode 2019-2024.

Kedua, Indonesia memiliki social capital yang luar biasa. Berbeda dengan negara-negara lain. Modal sosial itu antara lain adalah banyaknya ormas-ormas keagamaan yang memiliki basis massa dan selalu mengampanyekan pentingnya rasa persatuan.

Sebut saja Ormas keagamaan Seperti, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

NU dengan jumlah warganya 91,2 juta jiwa telah berhasil mengharmonisasikan hubungan agama dan negara. Jargon hubbul wathon minal iman (nasionalisme bagian dari iman), adalah di antara kuncinya.

Ketiga, politik identitas di seluruh dunia ada dan tidak akan bisa hilang, tapi lama kelamaan perannya menurun pada tataran kuaantitas karena kedewasaan dan kematangan berdemokrasi di tiap negara, karena inklusivisme antargolongan terus meingkat, melumerkan blok-blok budaya (cultural blocks) antargolongan.

Hukum besi oligarkis bisa diatasi setidaknya dapat diminimalisasi dengan pengawasan ketat oleh masyarakat sipil dan membuat aturan tegas dalam parlemen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News