Hukum dan Keadilan Difabel Minim

BANDUNG- Meski Pemerintah Kota Bandung sudah membuat Perda khusus untuk para kaum difabel, namun akses terhadap hukum yang berkeadilan masih sangat langka dirasakan kaum difabel. Begitu juga dengan persamaan hak dari mulai pendidikan sampai dengan pekerjaan.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Bandung Independent Living Center(BILiC), Yati Suryati Dinata menurutnya, pemerintah Indonesia  berkomitmen untuk melakukan perubahan fundamental bagi perwujudan hak-hak difabel dengan mengesahkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 tentang Ratifikasi  Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai upaya pemajuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak difabel di seluruh Indonesia.

“Pada pasal 12 dan 13 konvensi tersebut, ditegaskan bahwa difabel mempunyai kedudukan yang Setara di Hadapan Hukum dan memiliki hak atas Akses yang sama Terhadap Peradilan. Namun sayangnya kebijakan tersebut belum diimplementasikan dengan baik,” tuturnya.

Menurutnya, akses terhadap hukum yang berkeadilan masih sangat langka dirasakan bagi komunitas difabel, terutama bagi perempuan difabel.  “Faktanya banyak kasus kekerasan seksual bahkan pemerkosaan yang tidak diproses  secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksesibilitas hukum bagi difabel bahkan difabel dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan,” tegasnya.