Hukuman Kebiri Kimia untuk Predator Anak Dinilai Melanggar Aturan Internasional
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak melanggar peraturan internasional yang disetujui oleh Indonesia.
Sebab, hukuman kebiri kimia berpotensi merendahkan martabat manusia.
"Penghukuman kebiri kimia jelas melanggar aturan internasional tentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam," ujar Usman kepada wartawan, Selasa (5/1).
Usman menyarankan, pelaku kejahatan seksual anak sebaiknya dipenjarakan ketimbang dikebiri kimia. Efek pemenjaraan bisa membawa pelaku tidak mengulangi perbuatan setelah masa hukuman selesai dijalani.
"Pemenjaraan dalam waktu yang lama disertai program-program penyadaran yang dapat membuat seseorang menjadi sadar akan perbuatannya," kata dia.
Walakin tidak setuju dengan hukuman kebiri kimia, Usman menegaskan, Amnesty Internasional menolak setiap bentuk kejahatan seksual. Seraya meminta pemerintah menentukan langkah tepat menghukum pelaku kejahatan seksual.
"Amnesty International menolak segala bentuk kejahatan seksual termasuk terhadap anak dan meminta pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat untuk menghentikan kejahatan seksual," ungkap dia
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
Usman Hamid menolak penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak karena melanggar peraturan internasional.
- Jokowi Seharusnya Tidak Memanfaatkan Prabowo Demi Kepentingan Politik Pribadi
- Prabowo dan Jokowi Bertemu di Surakarta, Lalu Makan ke Angkringan
- Akbar Yanuar
- Mengintip Spesifikasi Mobil Maung Garuda yang Ditumpangi Prabowo dan Jokowi, Sangar
- Presiden Prabowo Bawa Bobby Tinggal di Istana Negara, Lihat Tuh
- Jokowi Resmi Lengser, Prabowo Kini Menjabat Presiden RI