Hukuman Mati Diprotes, Yasonna Ingatkan Brasil dan Belanda

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memahami protes yang dilayangkan pemerintah Brasil dan Belanda, hingga menarik duta besar mereka dari Indonesia sebagai respon atas eksekuti hukuman mati warga kedua negara itu yang menjadi narapidana kasus narkoba. Meski demikian Yasonna mengingatkan kepada Brasil ataupun Belanda bahwa persoalannya bukanlah status kewarganegaraan, melainkan masalah darurat narkoba di Indonesia.

"Sama seperti kita, ada beberapa negara protes, itu adalah hak dari presiden dan Raja Belanda untuk menuntut dan meminta. Tapi sekali lagi ini bukan soal warna negara. Ini soal kejahatan yang sangat merusak kepada generasi muda Indonesia," kata Yasonna di gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1).

Yasonna menjelaskan, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab negara berupaya menyelamatkan warganya dari hukuman mati di negara lain. Hal ini juga pernah dilakukan Indonesia. Namun, soal permohonan pengampunan diterima atau tidak tergantung pada kedaulatan negara masing-masing.

Dia mengingatkan bahwa di Indonesia setiap hari ada 40 orang yang meninggal dunia akibat narkoba. Dampak lain narkoba, banyak ibu-ibu hamil di lembaga pemasyarakat sebagai pecandu.

Karena itu Yasonna menekankan bahwa eksekusi mati itu bukan menyangkut status kewarganegaraan. Sebab, eksekusi mati terhadap narkoba juga menyangkut perlindungan terhadap negara.

"Ini bukan menyangkut kita menghukum warga negara Brasil, Belanda. Tapi bagaimana kita melindungi negara yang sudah darurat narkoba untuk memberikan efek jera. Mengapa darurat narkoba tidak terjadi di Singapura, Malaysia, karena mereka tegas dengan hukuman itu, tegas sekali," jelasnya.(fat/jpnn)