Humanika Nilai Bisa Terjadi Ketidakpastian Hukum

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni menyatakan kaget dengan isu pencopotan Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Budi Waseso (Buwas). Apalagi, kata dia, itu dilakukan ditengah giatnya Bareskrim di bawah komano Buwas membongkar kasus-kasus korupsi besar.

“Saat ini Bareskrim sedang giat-giatnya memberantas korupsi. Yang mutakhir sedang menangani kasus dwelling time dan korupsi di pelabuhan,” kata Sya'roni, Rabu (2/9) menanggpi isu pencopatan Buwas dari jabatan sebagai Kabareskrim Polri.

Menurut dia, jika benar ada intervensi yang membuat Buwas tergusur, hal itu bakal terjadi ketidakpastian hukum. “Ini menimbulkan ketidakpastian hukum,” tegas Sya'roni.

Sya'roni mengaku aneh karena ketika Bareskrim menggeladah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, tidak ada satu pun pejabat yang berkomentar negatif. Bahkan hampir semua mendukung langkah Buwas. 

“Namun ketika menggeledah kantor RJ Lino, banyak pejabat yang berkomentar bernada mendukung Lino, seperti misalnya Rini Soemarno, Sofyan Djalil, dan Wapres Jusuf Kalla,”  kata dia heran.

Sya'roni pun melihat, respon para pejabat ini mengundang kecurigaan publik. Ia pun bertanya-tanya, adakah keterkaitan mereka dengan RJ Lino yang tengah 'dibidik' Bareskrim. 

“Belum mendapatkan jawaban, tiba-tiba publik dikejutkan dengan isu pencopotan Kabareskrim Buwas, yang dikatakan gebrakan Buwas mengganggu perekonomian nasional,” katanya.

Ia menjelaskan, istilah perekonomian nasional sendiri identik dengan pelabuhan. Karena pelabuhan, katadia, merupakan salah satu tempat penting penggerak perekonomian nasional.