Hush hush...PPP dan NasDem Minta Golkar Berhenti Ganggu Jokowi
JAKARTA - Keputusan Golkar mengusung Presiden Joko Widodo untuk Pilpres 2019 mendatang terus menuai kritik dari sesama partai politik. Setelah PDI Perjuangan dan Gerindra, kini giliran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan NasDem yang bersuara.
'
Sekjen PPP Arsul Sani menilai, manuver Golkar tersebut berpotensi memecah fokus presiden dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, PPP minta partai berlambang beringin tersebut untuk berhenti memainkan wacana tersebut.
"PPP meminta Golkar tidak menggangu Presiden Jokowi dan pemerintahannya dengan membangun isu yang tidak relevan," ungkap Arsul kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (6/9).
Arsul secara spesifik menyoroti pernyataan Ketua Bapilu DPD Golkar Jambi Gusrizal yang mengatakan bahwa partainya harus mulai membidik calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi. Salah satu nama yang muncul yakni Menteri Kuangan Sri Mulyani.
Menurut dia, wacana tersebut jelas masih terlalu dini untuk dimunculkan. Arsul pun mengingatkan Golkar untuk fokus ikut mengawal program dan kebijakan pemerintah, daripada sibuk bermanuver politik.
“Dukungan terhadap pencapresan 2019 kepada Pak Jokowi seharusnya bukan dengan statement politik, tapi dilakukan dengan kerja-kerja pemerintahan dan politik di parlemen,” pungkasnya.
Hal senada diuatarakan Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate. Dia juga meminta, Golkar berhenti mengganggu Presiden Jokowi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menurut Johnny, Presiden Jokowi saat ini tengah fokus menjalankan mandat rakyat untuk mennyukseskan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, NasDem sebagai partai pengusung Jokowi, berkepentingan memastikan misi itu tercapai.
"Saat ini Presiden secara sungguh-sungguh laksanakan itu. Kami buka pintu dan apresiasi beberapa bergabung bersama pemerintah untuk menyukseskan pemerintahan saat ini," kata Johnny kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (6/9).
JAKARTA - Keputusan Golkar mengusung Presiden Joko Widodo untuk Pilpres 2019 mendatang terus menuai kritik dari sesama partai politik. Setelah PDI
- Penembakan Siswa SMK oleh Oknum Polisi Cederai Rasa Keadilan Masyarakat
- Hak Konstitusional Firli Bahuri Harus Dihormati
- Jenderal Polri Menjamin Penanganan Kasus Penembakan Siswa Semarang Transparan
- Katarina Minta Jaksa Segera Eksekusi Pelaku Pemalsuan Akta Setelah Kasasi Dikabulkan
- Pensiunan Notaris Diduga Dikriminalisasi dengan Sengketa Perdata yang Dipidanakan
- Kebakaran Melanda Rumah Padat Penduduk di Tanah Abang, Ini Dugaan Penyebabnya