Hutan Riau Hanya Untungkan Pengusaha
Jeda Tebang Jadi Keharusan
Selasa, 11 November 2008 – 19:17 WIB
Fahmi lalu mengungkap data-data, dimana ternyata kabupaten-kabupaten di Riau yang areal hutannya sudah banyak dikuasai perusahaan-perusahaan besar atau dikonversi menjadi kebun kelapa sawit, kondisi ekonomi masyarakatnya tidak kunjung membaik.
"Sebut saja misalnya di Bengkalis, Kampar, Rohil atau Siak, ternyata PDRB-nya lebih kecil dari APBD-nya. Ini membuktikan bahwa ketergantungan terhadap APBD masih sangat besar dan sekaligus menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat masih jauh dari apa yang diharapkan. Begitu juga misalnya di Kuansing, Inhu dan lainnya, ternyata adanya perkebunan kelapa sawit maupun karet belum memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat lokal," tambahnya lagi.
Ditegaskan Fahmi, kondisi krisis global saat ini yang turut membuat harga kelapa sawit dan karet jatuh, seharusnya menjadi momentum untuk melakukan moratorium hutan Riau. "Kalau selama ini hutan Riau luluh-lantak namun imbas ekonominya terhadap masyarakat lokal juga luar biasa, mungkin kita akan berpikir lain. Tapi kalau hutan Riau hancur-hancuran namun masyarakat lokal ternyata tidak mendapat sesuatu yang berarti, justru hanya dinikmati oleh segelintir orang yakni pengusaha, ya untuk apa?" pungkas Fahmi.(eyd)
JAKARTA - Seruan Greenpeace agar segera dilakukan jeda tebang (moratorium) hutan Riau karena cepatnya kerusakan hutan di Riau mendapat dukungan banyak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Usut Kasus Korupsi di Kalsel, KPK Panggil Ketua DPRD Supian
- Binus University Buka Kampus Baru di Medan, Menyediakan Prodi-Prodi Unggulan
- Usut Kasus Korupsi Izin Tambang, KPK Panggil Rudy Ong Chandra
- Endoskopi Spinal, Solusi Minimal Invasif untuk Masalah Tulang Belakang
- Tanam Mangrove di PIK & Kedonganan, B. Braun Indonesia Rogoh Kocek Ratusan Juta Rupiah
- Usut Kasus Korupsi Pencairan Kredit, KPK Periksa Komut BPR Jepara Artha